ANCAMAN PIDANA MATI JIKA MENYALAHGUNAKAN DANA COVID-19

JAKARTA,Ankasapost.Com- Jika ada pejabat yang melakukan korupsi terhadap dana bencana Covid-19 siap mengajukan tuntutan hukuman mati. Demikian dikatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait pengawasan anggaran penanganan pandemi Covid-19, Rabu (29/04/2020) baru-baru ini.

“Kami tegaskan, bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana tidak ada pilihan lain, yaitu menegakkan hukum tuntutan pidana mati,” kata Firli.

Alasan Firli mengajukan tuntutan hukuman mati tersebut karena ingin keselamatan masyarakat terjamin. Bahkan Firli mengatakan keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi di negara ini.

Karena itu, ujar Firli, KPK akan bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap oknum yang tega melakukan tindak pidana korupsi di tengah penanganan pandemi Covid-19.

“KPK tetap akan bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi. Apalagi dalam penggunaan anggaran penanganan bencana seperti sekarang ini,” ujar Firli.

Firli memastikan KPK bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung untuk mengawal penyaluran dana bantuan tersebut selain dengan Kementerian terkait.

“Kami tetap dan terus meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum, Kejaksaan, dan Polri dalam rangka melakukan pengawasan anggaran Covid-19,” tandas Firli.

Senada dengan aktifis anti korupsi Sulawesi Utara, Hendra Jacob (HJ). Menurutnya, ketegasan KPK dengan hukuman mati kepada pejabat yang melakukan Korupsi ditengah bencana sangat mendasar.

“Saya sangat setujuh dengan sikap KPK, karena bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana tidak ada pilihan lain,” tegasnya, Sabtu (09/05/2020).

Apalagi, lanjut HJ, merupakan teguran keras bagi pejabat yang melakukan korupsi di saat bencana covid-19 ini.

“Jika ada pejabat melakukan korupsi disaat bencana covid-19 ini, berarti dia tidak takut dengan hukuman mati. Jadi ketegasan KPK juga diuji,” tandas HJ mantan anggota Polri itu. ( FRK 22)

Direkomendasikan untukmu

2 Comments

  1. Sebenarnya DANA untuk bantuan COVID ini brp y pak yg harus d terima masyarakat???? Apa boleh ada pemotongan dan penerima bergiliran atau sampai 3 bln menerimanya . terima kasih atas waktunya jika ada yg mau memberi info.

    1. Dana terdampak covid 19 .

      600 RB / blm
      Mulai Mei ,Juni ,Juli
      Ini untuk masyarakat .

      Sedang kan yg melaksanakan nya Tugas gugus covid 19 .adalah yg menilai pengawas pemerintah,pihak swasta ,masyarakat,dll
      Soal hukuman mati yg punya wewenang .adalah pihak hukum dan pemerintah
      Kita adalah sebagai pengawas sosial (masyarakat )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *